Partai Golkar Minta Plt. Dirut PLN Mundur Bukan Minta Maaf

Plt. Dirut PT. PLN Sripeni Inten | Istimewa

Beritacas.com - Partai Golkar mengkritik keras direksi PLN terkait listrik padam massal di sebagian besar Pulau Jawa. Partai Golkar meminta polisi mengusut kejadian listrik padam massal ini.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengaku tersiksa dengan kejadian listrik padam massal pada Minggu (4/8) kemarin. Dia menyebut penjelasan dari PLN terkait kejadian itu tidak lengkap dan meminta polisi melakukan penyelidikan.

"Tidak cukup minta maaf, masih memerlukan... tidak ada penjelasan detail, penjelasan teknis, kenapa hal itu sampai terjadi sehingga sebaiknya harus diselidiki ini oleh pihak berwajib untuk mengetahui mengapa peristiwa ini terjadi saat kita mulai membangun gencar infrastruktur kita, termasuk kelistrikan," kata Agung Laksono kepada wartawan, Senin (5/8/2019).

Agung Laksono menyebut listrik di kediamannya yakni di daerah Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, mati sejak pukul 12.30 WIB dan baru menyala kembali sekitar 21.00 WIB, Minggu kemarin. Agung menyebut investigasi oleh polisi seperti yang disarankannya bukan untuk mencari-cari kesalahan direksi PLN.

"Kalau perlu pihak kepolisian turun tangan menangani menyelidik mengapa hal itu bisa terjadi. Maksudnya supaya itu tidak terjadi lagi," ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Maman Abdurahman menyebut manajemen PLN bobrok. Dia mengatakan kejadian listrik padam massal amat merugikan masyarakat.

"Kejadian mati lampu alias blackout se-Jakarta semakin menunjukkan bahwa manajemen PLN sangat bobrok dan pejabat-pejabat PLN harus tobatan nasuha karena dosa mereka sangat besar kepada masyarakat Jabotabek dan sebetulnya masalah yang hampir serupa bukan hanya di Jabotabek, saja tapi di seluruh Indonesia," katanya.

Menurut dia, manajemen dan pengelolaan PLN betul-betul tidak memiliki rencana dan antisipasi untuk keadaan listrik padam massal. Menurutnya, kerugian yang ditanggung terkait listrik padam massal tak sebatas sosial, tetapi juga perekonomian karena aktivitas di Ibu Kota lumpuh total bahkan beberapa transportasi seperti MRT sempat mati.

"Masalah tidak hanya selesai dengan mengajukan permohonan maaf. Kalau di Jepang sudah harakiri (ritual bunuh diri di Jepang karena gagal menjalankan tugas)," katanya.

Selepas masa reses, Maman mengatakan Komisi VII DPR segera mengadakan rapat memanggil pejabat PLN terkait listrik padam massal. Dia menyebut direksi PLN harus dirombak total.

"Menjadikan kejadian blackout sebagai momentum untuk melakukan perombakan total manajemen, termasuk saya sedang melihat celah hukum untuk melakukan gugatan class action kepada PLN karena kejadian seperti ini sudah berulang-ulang terjadi dan terkesan PLN seperti keledai yang tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya," cetus Maman. [Detikcom]

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...