Empat Pengembang Pulau Reklamasi Gugat Anies Baswedan

Empat Pengembang Pulau Reklamasi Gugat Anies Baswedan | Istimewa

Beritacas.com - Empat pengembang pulau reklamasi sekaligus mengajukan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 109 tahun 2018 tertanggal 6 September.

Surat Keputusan ini berisikan pencabutan beberapa Keputusan Gubernur tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah. Menurutnya, gugatan yang sudah berjalan dari tiga pengembang. Yaitu pengembang Pulau M, H dan I. Sedangkan gugatan untuk Pulau F, Biro Hukum DKI belum menerima salinan gugatannya.

“Yang sudah berjalan ada tiga. Lihat di website saja deh. Kan ada di websitenya PTUN. Pulau F enggak ada. Saya enggak dengar yang Pulau F. Adanya (gugatan) H, I dan M,” kata Yayan Yuhanah di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Berdasarkan situs PTUN, sipp.ptun-jakarta.go.id gugatan Anies yang pertama diajukan oleh PT Jaladri Kartika Pakci sebagai pengembang pulau I. Kasusnya tercatat dengan nomor perkara 113/G/2019/PTUN.JKT pada Senin (27/5). Kasus ini masih masuk dalam tahap persidangan.

Kedua, Anies digugat oleh PT Manggala Krida Yudha sebagai pengembang pulau M. Kasusnya masuk dengan nomor perkara 31/G/2019/PTUN.JKT pada Rabu, (27/2) dan sedang dalam status minutasi.

Di pulau M, Anies digugat karena mengeluarkan Kepgub Nomor 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018. Kepgub ini menerangkan perihal Pencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 nomor 1283/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau M atas nama PT Manggala Krida Yudha.

Ketiga, Anies digugat oleh PT Taman Harapan Indah sebagai pengembang pulau H dengan nomor perkara 24/G/2019/PTUN.JKT pada Senin (18/9). Dalam kasus ini pengadilan menyatakan Keputusan Anies yang mencabut izin reklamasi pulau H tidak sah.

Terhadap kasus ini, Pemprov DKI sedang mengajukan permohonan banding untuk menghentikan reklamasi.

Keempat, Anies digugat oleh PT Agung Dinamika Perkasa sebagai pengembang pulau F per tanggal 26 Juli 2019. Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT dan dalam status pemeriksaan persiapan.

Anies digugat karena mengeluarkan Kepgub yang mencabut Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo.

Sumber: Beritasatu

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...