Berebut Kursi Menteri Jokowi Jilid 2 Demi Pemilu 2024

Berebut Kursi Menteri Jokowi Jilid 2 Demi Pemilu 2024 | Istimewa

Beritacas.com - Pembahasan mengenai konstruksi kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak lepas dari kepentingan partai politik menghadapi pemilu 2024 mendatang. Jabatan strategis didambakan lantaran dapat mengisi pundi-pundi parpol sejak dini.

Diketahui, pada 2024 mendatang, bakal ada rentetan kontestasi politik yang harus dilaksanakan. Lebih banyak dibanding 2019.

Pada 2024, bakal dilaksanakan pilkada serentak untuk memilih 34 gubernur, 504 bupati/wali kota. Itu diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Di tahun yang sama, masyarakat juga akan memilih hampir 3.000 anggota DPRD provinsi, serta hampir 16.000 anggota DPRD kabupaten/kota. Ditambah 575 anggota DPR 136 anggota DPD RI, serta pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden RI. Itu diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap wajar jika partai politik mendambakan posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024. Di samping untuk meningkatkan elektabilitas kader, juga demi menggemukkan pundi-pundi logistik.

"Karena ongkos politik kita kian mahal. Makanya semua partai berpacu mengakumulasi modal untuk memudahkan persaingan," kata Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/8).

"Sangat rasional jika semua partai sudah berpikir realistis menuju pertarungan 2024. Landasan mulai dibangun sejak saat ini," lanjutnya.
Lihat juga: Tak Mau Menpora, PKB Incar Pos Menteri Pendidikan dan Ekonomi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui sudah memikirkan 2024 meski Pemilu 2019 baru saja usai. Menurut Wakil Sekjen Maman Imanulhaq, posisi di pemerintahan yang diisi kader partainya dapat mempengaruhi kekuatan PKB di 2024.

"Posisi strategis di kabinet harus diakui akan memperkuat posisi PKB dalam menghadapi 2024," kata Maman saat dihubungi CNNIndonesia.com pada pekan lalu.

Maman mengatakan bahwa PKB bertekad meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2024 mendatang. Karenanya, perlu ada upaya-upaya untuk menguatkan partai demi meraih target tersebut.

Namun, bukan berarti PKB bermaksud menggendutkan pundi-pundinya ketika mendambakan posisi di kabinet. Maman menampik hal tersebut.

Dia menjelaskan bahwa PKB memang berharap kadernya mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Pula, di legislatif.

Ketika seorang kader PKB dipercaya mengisi suatu jabatan strategis seperti menteri, lanjutnya, bakal membuat kader lain termotivasi. Mereka akan percaya bahwa PKB adalah partai yang mampu mengantarkan kadernya ke puncak karir politik.

Menurut Maman, itu akan membuat kader benar-benar percaya diri dan bekerja optimal menjalankan kerja-kerja partai. Seirama dengan itu, mesin dan soliditas partai bakal semakin menguat hingga 2024 mendatang.

"Tentu tidak ada dalam pikiran kami menempati posisi itu lalu nanti menambah pundi-pundi yang lain sebagainya," kata Maman.

Maman mengatakan PKB memiliki kader-kader yang mampu mengelola Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak. Bahkan, dia juga menyebut PKB memiliki kader terbaik yang siap mengelola Kementerian ESDM serta Kementerian BUMN.

Maman juga mengaku telah mengusulkan Presiden Jokowi agar memofifikasi Badan Urusan Logistik menjadi Badan Ketahanan Pangan. Menurutnya itu penting demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

"Bagaimana misalnya amanat undang-undang tentang ketahanan pangan itu betul-betul bisa diwujudkan dengan membentuk badan ketahanan pangan sebagai bentuk perluasan nanti dari bulog hari ini," ucap Maman.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengklaim pihaknya sama sekali belum memikirkan persiapan menghadapi 2024. Menurutnya, itu masih sangat jauh untuk dipikirkan sejak dini.

Apalagi, kata Taufiqulhadi, tidak menutup kemungkinan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengalami revisi. Jika demikian, maka 2024 tidak akan banyak rentetan kontestasi politik.

"Hal yang berkenaan tahun 2024 masih sangat jauh," kata Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi juga mengklaim partainya tidak pernah meminta posisi menteri kepada Jokowi. Menurutya, NasDem mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 tanpa syarat.

Akan tetapi, dia tidak menjawab tegas bagaimana sikap NasDem jika ternyata Jokowi tidak memberikan kursi menteri lantaran telah mendukung tanpa syarat di Pilpres 2019.

"Kami serahkan kepada presiden terpilih," ucapnya.

Dia lalu menjelaskan bahwa NasDem didirikan bukan untuk mencari materi. Taufiqulhadi mengklaim partainya tidak pernah meminta mahar dari para kader atau politisi yang ingin menghadapi kontestasi politik.

"Maka kami tegaskan, NasDem tidak mencari materi dengan cara berkuasa," ucapnya.

Gerindra, yang notabene merupakan rival PDIP dan Jokowi, juga tertarik untuk bergabung dalam pemerintahan. Padahal mereka bermusuhan di atas panggung politik Indonesia sejak 2014 silam.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya belum meminta posisi menteri. Baru sekadar memberikan konsep ketahanan pangan, energi dan ekonomi secara keseluruhan kepada pemerintah.

Jika ditafsirkan, maka Gerindra tertarik untuk mendapat kursi menteri pertanian, ESDM, perindustrian atau perdagangan.

Apabila konsep diterima namun pemerintah tak ingin dilaksanakan oleh menteri dari Gerindra, Dasco menyebut partainya belum tentu bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

"Ya kita lihat nanti," kata Dasco.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku tidak tahu menahu soal pembahasan calon menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku tidak tahu dan tidak punya kapasitas untuk bicara itu ke publik.

Hendrawan menegaskan bahwa konstruksi kabinet hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Tidak boleh pula sembarang diumbar ke publik.

"Topik pos menteri dan jabatan strategis bukan porsi kami untuk bicara," kata Hendrawan.

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas tidak heran jika partai politik memang mengincar posisi paling menguntungkan di pemerintahan selanjutnya demi kepentingan 2024. Dia menyebut tidak ada partai politik di Indonesia yang memiliki sumber pendanaan mandiri.

"Sebagian besar, jika tidak semuanya, bergantung pada donor atau pada sumber-sumber kekuasaan," kata Sirojuddin.

"Itu sebabnya semua partai pasti ingin posisi-posisi kabinet yang memiliki atau mengelola sumber daya besar," lanjutnya. [CNN Indonesia]

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...