Terkait Menteri, Megawati: Parpol Hanya Usul, Presiden Jokowi Yang Tentukan

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri | Istimewa

Beritacas.com - Di tengah derasnya perdebatan elite nasional soal pembentukan kabinet 2019-2024 dan isu soal bergabungnya parpol pendukung Prabowo-Sandi ke pemerintahan Jokowi, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta agar cara pandang pemerintah vs Oposisi dihilangkan. Sebab cara berpikir demikian akan mendorong pada bagi-bagi kursi kekuasaan.

Hal itu disampaikan Megawati saat menjawab pertanyaan wartawan di Beijing, Tiongkok, Rabu (10/7/2019).

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa soal koalisi dan kabinet pemerintahan ke depan seharusnya ditanyakan langsung ke Presiden Jokowi. Sebab dirinya sebagai ketua umum parpol, bertugas mencari kembali pasangan capres-cawapres untuk dipilih rakyat.

Tugas itu dipenuhi dengan keputusan PDI Perjuangan mengusung Jokowi yang dipasangkan dengan KH Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Setelahnya, termasuk dalam pembentukan Tim Kampanye Nasional (TKN), dilakukan oleh Jokowi.

"Sama sekali saya menyerahkannya ke presiden," kata Megawati.

Seorang wartawan lalu bertanya soal peran PDIP selama 10 tahun oposisi terhadap Pemerintahan SBY, dan hal yang sama juga seharusnya terjadi di pemerintahan Jokowi.

Megawati langsung menjawab bahwa dalam sistem politik Indonesia sebaiknya tak bicara oposisi. Sistem di Indonesia adalah 'bekerja sama di pemerintahan secara objektif dan bisa masuk ke dalam kabinet'.

"Artinya kan kalau ada oposisi, itu berarti semua bertarung sampai ke tingkat bawah (gubernur hingga bupati, red) harus beroposisi," kata Megawati.

Dilanjutkannya, hal demikian ada di negara dengan sistem parlementer. Seluruh parpol yang di luar pemerintahan yang duduk di DPR hingga DPRD, juga menjadi oposisi.

Faktanya di Indonesia, kata Megawati, bila presidennya dari parpol A, belum tentu seluruh gubernur atau bupatinya dari partai A.

Dan sistem oposisi seperti di negara parlementer demikian, menurut dia, akan berujung pada 'perhitungan' kue kekuasaan.

"Suara saya (PDIP, red) Insya Allah 130 kursi DPR. Umpamanya, deal saya ke Golkar, kamu mau ikut pemerintahan? Katakan presiden dari kami, maka kabinetnya kan seharusnya lebih besar kami. Kami nanti bisa bilang, kamu Golkar, kamu suaranya seperti itu. Untuk program, kamu setuju tidak dengan program kita? Berarti menterinya yang itu dan itu ya," beber Megawati.

"Jadi artinya, betul-betul sebuah perhitungan. Kalau sistem kita ini kan tidak ada sama sekali," tandanya.

Karena itu, Megawati mengatakan presidenlah yang nantinya memutuskan siapa yang menjadi menteri. Mungkin yang bisa dilakukan parpol pendukung seperti PDI Perjuangan, adalah menyarankan dan mengusulkan nama.

"Tapi tidak ada perhitungan proporsional," tukas Megawati.

Itupun, lanjut Megawati, keputusan final ada di presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Waktu menjadi presiden, dirinya pun melakukan hal yang sama.

"Waktu saya presiden, saya bilang kepada partai-partai yang ada, oke kamu boleh minta, kamu boleh kasih nama, tapi orangnya saya yang pilih," tuturnya.

"Itu sangat logis. Kalau dikasih (nama menteri, red), saya bilang orangnya tidak seperti yang saya inginkan, (bila tetap dipaksa, red) bukannya pemerintahan itu menjadi tidak bisa berjalan dengan baik?"

Hingga saat ini, Jokowi, Megawati, dan para ketua umum parpol koalisi pendukung belum bertemu untuk membicarakan soal susunan kabinet ke depan.

Sumber: Beritasatu

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...