Periode Kedua, Jalan Yang Tidak Mudah Bagi Jokowi

Capres dan Wapres terpilih, Joko Widodo dan KH Ma'aruf Amin | Istimewa

Beritacas.com - Tidak mudah bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Indonesia setelah terpilih kembali sebagai presiden periode kedua untuk masa bakti 2019-2024. Meski tidak memiliki beban untuk menjalankan roda pemerintahan, banyak rintangan yang justru lebih berat dibandingkan periode pertama pemerintahannya.

Tanpa beban, Jokowi bisa menjalankan berbagai program dan kebijakan yang prorakyat dan telah direncanakan sebelumnya tanpa takut terhadap berbagai tekanan dan intervensi.

Namun, di sisi lain, Jokowi bisa terjebak pada sikap tidak peduli, apakah berbagai program dan kebijakan itu berjalan dengan baik, karena sudah pasti dia tidak akan ikut lagi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Jebakan lain yang bisa menghambat roda pemerintahan Jokowi adalah disiplin koalisi partai-partai pendukungnya. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengalami lemahnya disiplin koalisi partai pendukung. Menjelang akhir periode kedua SBY, partai-partai pendukung di parlemen mulai berseberangan terhadap kebijakan pemerintah. Jika tidak diantisipasi, Presiden Jokowi bisa masuk ke dalam jebakan periode kedua itu.

Direktur Program Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas mengatakan, pada periode pemerintahannya yang kedua, Jokowi memang sudah memiliki keunggulan dan modal besar dari kuatnya koalisi pendukung pemerintahan. Koalisi tersebut diyakini akan semakin mempermudah kinerja pemerintahan untuk menjalankan roda pembangunan.

Namun, diakui Sirajudin, Jokowi juga bisa saja justru masuk ke dalam jebakan periode kedua, seperti yang pernah dialami Presiden ke-6, SBY. Ketika masa pemerintahan SBY muncul koalisi informal (di luar parlemen) yang menamakan dirinya Sekretariat Bersama (Sekber). Dalam perjalanannya, Sekber justru jadi penghambat berbagai kebijakan pemerintahan SBY.

“Jebakan periode kedua inilah yang memang harus diwaspadai oleh Jokowi. Cara mengantisipasinya, partai koalisi jangan sampai diberikan ruang membentuk koalisi informal di luar DPR,” kata Sirajudin Abbas dalam perbincangan dengan Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (3/7).

Menurutnya, di dalam sebuah koalisi pendukung pemerintahan pasti akan ada faktor kepentingan yang diperjuangkan selain membantu presiden. Apalagi, menjelang 2024, seluruh parpol akan memiliki agenda kepentingan masing-masing yang tidak dapat dihindari.

“Faktor-faktor kepentingan inilah yang akan memicu jebakan tersebut. Di satu sisi, Jokowi butuh kekuatan parpol pendukung di parlemen, di sisi lain parpol pendukung tentunya memiliki kepentingan di 2024,” ujarnya.

Diingatkan Sirajudin, Jokowi yang tanpa beban pada periode kedua seharusnya bisa benar-benar mengimplementasikan program dan kebijakan yang pro rakyat dan pro pembangunan. Jika tidak, itu akan dijadikan alasan bagi parpol koalisi pendukung pemerintah yang ingin berbalik badan.

Jebakan periode kedua lainnya adalah jebakan internal, yakni saat Jokowi tidak memiliki beban untuk kembali bertarung pada Pemilu 2024. Jika tidak waspada, bisa saja Jokowi terjebak dengan sikap tidak peduli. Bisa saja Jokowi tidak peduli terhadap kebijakan atau programnya berjalan atau tidak, karena tidak bisa lagi ikut pilpres.

Menurut Sirajudin, sangat kecil kemungkinan Jokowi masuk dalam jebakan internal ini. Selama ini, ujarnya, Jokowi memiliki sikap yang sangat fokus pada penyelesaian masalah dan dilakukan secara bertahap.

Pengamat politik dari Universitas Paramdina Jakarta, Arif Susanto mengatakan, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan tidak memiliki beban.

“Jika beban masa lalu yang dimaksud adalah bahwa Jokowi tidak pernah melakukan kejahatan, agaknya dia unggul dibandingkan sebagian kompetitornya pada tataran elite. Sedangkan, pernyataan tentang tiadanya beban dalam mengelola pemerintahan, masih butuh pembuktian. Pada periode pertama, misalnya, penyelesaian kasus-kasus HAM masih menjadi utang pemerintah,” kata Arif.

Dikatakan, pernyataan Jokowi itu menegaskan bahwa tidak akan segan untuk mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer. Namun, niat baik tersebut bukan tanpa hambatan. Ada beberapa persoalan yang bisa saja terjadi.

Pertama, Jokowi memerintah bersama dengan kabinet yang dihuni kalangan profesional dan politikus dari partai-partai anggota koalisi. Perbedaan kepentingan di antara partai-partai anggota koalisi bukan tidak mungkin menghambat konsolidasi internal pemerintahan dan mengganggu efisiensi kinerja.

Kedua, Jokowi berhadapan dengan oposisi yang sebelumnya berusaha mengganggu stabilisasi kekuasaan dengan berbagai cara. Menaklukkan oposisi masih akan merupakan bagian tantangan terpenting yang banyak menguras energi pemerintahan mendatang.

Ketiga, terdapat kecenderungan di banyak negara bahwa pemerintahan periode kedua dapat terjebak untuk tampil apa adanya, karena tidak memiliki target politik dalam kontestasi elektoral periode berikutnya.

“Apabila ditemukan suatu formula yang mampu mengatasi tegangan intrakoalisi maupun interkoalisi, Jokowi dapat tampil tanpa beban dan mencatatkan prestasi pada periode kedua kepemimpinannya. Pada sisi lain, sektor ekonomi masih akan memberi tantangan tidak kalah pelik, sehingga mestinya kurangnya beban politik dapat membuat pemerintah lebih leluasa mengakselerasi pertumbuhan dan distribusi pendapatan,” kata analis politik pada Exposit Strategic itu.

Tantangan
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pada akhir periode kedua pemerintahan Presiden SBY diwarnai dengan menurunnya harga komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara. Kemudian, penyaluran kredit mulai menurun.

Pada periode kedua SBY juga beberapa proyek infrastrukrur mengalami permasalahan, salah satunya adalah proyek Hambalang. “Jadi, tantangan menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi juga penting,” ujarnya.

Bhima juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2014 atau akhir pemerintahan SBY berada pada angka 5,02%, jauh lebih rendah dibandingkan 2008 sebesar 6,1%. Jadi, periode kedua pemerintahan SBY ditandai dengan merosotnya pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah sekarang perlu mendorong serapan komoditas untuk pasar dalam negeri. Misalnya, program B20 untuk serap kelebihan sawit dan campuran karet untuk aspal.

Ekonom dari Universitas Surakarta, Agus Trihatmojo menambahkan, persamaan arah misi pembangunan ekonomi dari kelompok yang mewakili partai politik memang akan terjadi. Namun, kata dia, hal itu seringkali menjebak pada arah di luar prinsip good governance.

Periode kedua Presiden SBY memberikan pengalaman bahwa banyak proyek yang tersendat dan juga ada yang gagal oleh karena adanya praktik-praktik korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh di lingkungan koalisi pemerintah. Mereka adalah oknum eksekutif dan legislatif, serta swasta dan tokoh partai lainnya, yang seakan segaris untuk mensukseskan kebijakan ekonomi Presiden SBY saat itu.

Menurut Agus, periode kedua Presiden Jokowi nanti juga bisa saja diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik-ekonomi praktis untuk memperoleh peluang pada Pemilu 2024. Bila terjadi, hal itu berisiko pada efektifitas pembangunan fondasi ekonomi Indonesia yang mandiri.

Agus berharap, periode kedua Presiden Jokowi nanti tidak terjadi campur aduk antara kepentingan ekonomi dan politik. “Memang bukan pekerjaan yang mudah, namun prinsip good governance perlu dipahami oleh semua elite politik agar tidak menyulitkan posisi Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan ekonomi nanti,” ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...