Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampisan Emosi Karena Kalah

Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra | Istimewa


Beritacas.com - Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil dalam permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres yang disampaikan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, narasi berupa tudingan yang dilontarkan Prabowo-Sandi dalam permohonannya harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum. Tanpa alat bukti yang sah, Yusril menyebut tudingan tersebut hanya melampiaskan emosi ketidakpuasan. "Setiap narasi yang berisi sebuah tuduhan hendaknya tidaklah berhenti sebatas tuduhan. Setiap tuduhan harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Tanpa itu, tuduhan hanya sekedar tuduhan belaka sebagai cara untuk melampiaskan emosi ketidakpuasan," kata Yusril Ihza Mahendra saat membacakan keterangan atau jawaban tim hukum Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan sengketa PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam permohonannya, Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah menurut hukum dan mengklaim kemenangan tanpa menunjukkan dasar dan angka yang valid. Selain itu, Prabowo-Sandi dinilai melakukan upaya mendelegitimasi kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan. Yusril mengatakan, narasi-narasi tudingan tanpa bukti semacam itu seharusnya tidak menjadi dasar dalam membangun kehidupan berbangsa. "Hal itu tidaklah baik dalam upaya kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan demokratis," kata Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, sebagai pihak pemohon, Prabowo-Sandi berkewajiban membuktikan dengan bukti yang sah secara hukum berbagai tudingan yang dilontarkan dalam persidangan di MK ini. Pembuktian di persidangan MK dapat memastikan mengenai narasi kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun Prabowo-Sandi. "Apakah narasi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun hanya merupakan narasi imajiner semata atau narasi fakta yang dapat dibuktikan dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak," kata Yusril Ihza Mahendra.

Dalam kesempatan ini, Yusril Ihza Mahendra juga menyinggung mengenai fenomena 'politik pasca kebenaran' atau post-truth politics yang menguat beberapa tahun terakhir ini. Ciri-ciri post truth adalah penggunaan strategi untuk membangun narasi politik tertentu untuk meraih emosi publik dengan memanfaatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. "Yang membuat preferensi politik publik lebih didominasi oleh faktor emosional dibandingkan dengan faktor rasional," kata Yusril Ihza Mahendra.

Ditekankan Yusril, para elite politik memiliki tanggungjawab agar praktik politik di Indonesia tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral. Dikatakan, penyebaran berita bohong, hoax, fitnah, penggunaan sentimen suku, agama dan ras yang sempat mewarnai proses Pemilu 2019 ini tidak boleh terus-menerus berlanjut dan harus dijadikan pelajaran berharga untuk membangun kehidupan politik yang sehat dan berkeadaban di masa-masa yang akan datang.

"Metode firehose of falsehood sebagai teknik propaganda politik adalah metode yang selayaknya tidak dipergunakan dalam praktik politik di Indonesia. Untuk itulah, Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara, tetap harus kita jadikan landasan moral dan filosofis dalam membangun kehidupan politik yang demokratis," tegas Yusril Ihza Mahendra.

Sumber: Beritasatu

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...