PBNU: Tugas Besar Jokowi Adalah Radikalisme dan Terorisme

PBNU: Tugas Besar Jokowi Adalah Radikalisme dan Terorisme | Istimewa


Beritacas.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai tantangan utama bagi Presiden Joko Widodo di masa pemerintahan selanjutnya adalah menangkal paham radikalisme dan terorisme. Menurutnya, itu sudah sangat membahayakan.

"Tantangan menghadapi radikalisme, terorisme. Saya kira itu menjadi PR yang luar biasa," ucap Helmy di kediaman cawapres terpilih, Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Jumat (21/6).

Helmy yakin menangkal paham radikalisme memang perlu diprioritaskan karena memang sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa 3 persen prajurit TNI terpapar paham tersebut.

"Selama ini kan tidak masuk ranah itu. Biasanya pelajar dan lain-lain. Ini sudah masuk aparat. Aparat keamanan . Itu artinya sangat mencemaskan. Sangat membahayakan," kata Helmy.

Bukan berarti aspek lain tidak perlu diperhatikan Jokowi. Helmy mengamini banyak aspek yang perlu dilakukan dan dihadapi Jokowi.

Misalnya ekonomi. Jokowi mesti meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka banyak lapangan pekerjaan, pendidikan, mengentaskan kemiskinan serta mengurangi disparitas pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa.

Namun, tetap saja, Helmy menggarisbawahi pentingnya menangkal paham radikalisme yang berujung terorisme. Menurutnya, apabila pemerintah tidak bisa menangkal itu, maka negara menjadi tidak aman. Jika demikian, maka pembangunan di berbagai aspek menjadi terganggu.

"Sekarang kalau negara dalam keadaan tidak aman, akibat oleh paham paham radikal yang menimbulkan kekacaubalauan, apakah kita bisa membangun ekonomi? Apa kita bisa bangun pendidikan? Tidak bisa. Sangat terganggu," ucap Helmy.

Helmy kemudian menyarankan Jokowi agar menyiapkan formula baru untuk menangkal penyebaran radikalisme, di antaranya melalui media sosial.

Menurut Helmy, Jokowi harus menyiapkan suatu sistem atau perangkat yang mampu menghadapi hoaks dan paham radikalisme di media sosial secara intensif. Helmy mengatakan saat ini Jokowi belum memiliki itu.

"Seperangkat pola pola bagaimana pemerintah menjelaskan ke publik. Ini hoaksnya kan luar biasa, tapi di negara ini engga ada yang secara serius mengklarifikasi atau mengedukasi. Enggak ada," kata Helmy.

Sumber: CNN Indonesia

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...