MK Tolak Dalil Permohonan Prabowo-Sandi Soal Kehilangan Suara di Situng

MK Tolak Dalil Permohonan Prabowo-Sandi Soal Kehilangan Suara di Situng | istimewa


Beritacas.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan Prabowo-Sandi mengenai kecurangan dalam sistem informasi perhitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam permohonannya, tim hukum paslon 02 menyebutkan bahwa Prabowo-Sandiaga kehilangan 2.871 suara dalam sehari. Sementara, paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin suaranya bertambah 991 suara. Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih menyatakan, dalil tersebut tidak beralasan hukum.

"Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan dalam sidang gugatan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

KPU telah mengajukan keberatan terhadap dugaan kecurangan itu lantaran tim hukum Prabowo-Sandi tidak mendalilkan pada bagian mana terjadi kecurangan Situng. Selain itu, tim hukum Prabowo-Sandi juga tidak menjelaskan korelasi sistem hitung cepat dan perolehan suara pada rekapitulasi akhir.

Sementara alat bukti berupa video yang dilampirkan Prabowo-Sandi tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil yang disampaikan.

Setelah mencermati, Hakim menilai video tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama Alamo Darussalam yang menjelaskan adanya informasi bahwa seseorang yang bernama Profesor Soegianto Soelistiono, pernah mengunggah data laman web situng di dalam akun Facebook dengan tambahan narasi.

Menurut hakim, video tersebut hanya menarasikan akun Facebook milik orang lain yang sedang menampilkan perolehan suara masing-masing paslon.

"Mahkamah, terhadap bukti video dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun Facebook, yang menarasikan bertambah atau hilangnya suara paslon," katanya.

Selain itu, Mahkamah menekankan situng bukan merupakan basis penghitungan hasil rekapitulasi suara karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan. Sehingga, tuduhan kehilangan suara tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dibenarkan oleh MK.

"Narasi-narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon," katanya.

Sumber: Beritasatu

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...