Dalil Prabowo-Sandi Terkait Pelanggaran TSM Tak Beralasan Hukum

Dalil Prabowo-Sandi Terkait Pelanggaran TSM Tak Beralasan Hukum | Istimewa


Beritacas.com - Anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto mengatakan bahwa dalil pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dituduhkan Prabowo-Sandi ke KPU tidak beralasan menurut hukum. Menurut Aswanto, pelanggaran TSM bisa ditangani oleh MK jika lembaga Bawaslu tidak menjalankan tugasnya.

"Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa apa yang oleh Pemohon (Prabowo -Sandi) dikelompokan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud tidak beralasan menurut hukum," ujar Aswanto dalam sidang pleno PHPU Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

MK, kata Aswanto menemukan fakta-fakta dalil pelanggaran TSM yang disampaikan Prabowo-Sandi. Pertama, kata dia, pemohon mendalilkan pelanggaran TSM, tetapi pemohon tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapat temuan.

Kedua, Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan pelanggaran TSM dan telah dilakukan tindak lanjut. Dan ketiga, tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya.

Sementara hakim konstitusi lain Manahan Sitompul mengatakan penyelesaian pelangggaran administratif Pemilu yang bersifat (TSM) merupakan kewenangan Bawaslu. Sementara, MK, kata Manahan hanya memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa selisi hasil pemilu.

"Pembentuk undang-undang telah konsisten sebagaimana diatur dalam UU MK dan UU Pemilu, Mahkamah diberikan kewenangan mengadili PHPU," kata Manahan.

MK, lanjut Manahan, menilai dalil Prabowo-Sandi terkait pelangggaran TSM mengandung kekeliruan proposisi yang dijadikan permisi argumentasi. Proposisi yang dimaksud adalah seolah-olah tidak ada jalan hukum penyelesaian pelangggaran TSM lantaran MK tidak diberi kewenangan konstitusionalitas Pemilu.

"Bahwa Perbawaslu 8/2018 telah mengatur TSM. Perihal sanksi, apabila terbukti diatur dalam Pasal 37 Perbawaslu. Telah terang bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di kewenangan Bawaslu," terang dia.

Manahan menjelaskan MK hanya akan menyelesaikan perkara TSM jika lembaga yang memiliki wewenang tidak menjalankan kewenangannya.

"Mahkamah tidak melampaui kewenangannya dan Mahkamah tidak melanggar hukum acara. Sebab, yang jadi titik tolak, agar Mahkamah tidak terhalangi kewenangan konstitusionalnya," pungkas dia.

Sumber: Beritasatu

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...