BPN: Partai Demokrat Silahkan Keluar Koalisi 02

Koalisi Adil Makmurr Prabowo Sandi | Istimewa


Beritacas.com - Situasi jelang bergulirnya gugatan hukum yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait kecurangan dalam Pilpres 2019 mulai memanas. Isu yang paling sengit adalah soliditas koalisi pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Kali ini, Partai Demokrat menegaskan keinginannya hengkang dari anggota BPN. Selain itu, Partai Demokrat juga meminta partai besutan Prabowo Subianto itu segera melakukan pertemuan internal untuk pembubaran koalisi pendukung.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, ketika dikonfirmasi Minggu (9/6/2019), mempersilakan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi pendukung Prabowo kalau sudah tidak ingin bergabung.

Andre mengatakan, Demokrat selama ini memang berada dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandi, tetapi, Demokrat selama ini dianggap selalu merongrong koalisi.

"Kalau mau keluar silakan saja, itu hak mereka. Lagi selama jadi anggota koalisi mereka bermanuver dan publik juga tahu setelah mereka ketemu Pak Jokowi, pernyataan elite Demokrat mulai berubah alias mau keluar koalisi. Jadi segera tentukan sikap. Kalau mau keluar ya keluar," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta agar Calon Presiden Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung pencalonannya dalam Pilpres 2019 lalu. Permintaan tersebut disampaikannya lewat akun media sosial Twitter-nya, @Rachlannasidik, Minggu (9/6/2019).

Diketahui, Prabowo-Sandiaga saat Pilpres 2019 didukung oleh lima koalisi partai, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan Berkarya.

Rachland menuturkan, koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandiaga sudah tidak diperlukan lagi dan karena itu harus segera dibubarkan. Pasalnya, gelaran Pemilu serentak tahun 2019 sudah berakhir.

Ia mengakui pasangan Prabowo-Sandi saat ini masih menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurutnya, gugatan tersebut merupakan ranah pasangan capres tanpa melibatkan partai politik.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Anda lah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," cuit Rachland

Tak hanya kepada Prabowo, permintaan pembubaran koalisi juga ia minta dilakukan oleh kubu Calon Presiden Joko Widodo yang beranggotakan PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, PSI, Perindo, PKPI dan Hanura.

Pembubaran tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," cuit dia.

Selain permintaan tersebut Rachland menyarankan agar presiden terpilih nantinya bisa leluasa untuk memilih sendiri para menteri-menterinya untuk mengisi kabinet.

"Siapapun nanti yang setelah sidang MK menjadi Presiden terpilih, dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," lanjut Rachland.

Sumber: Beritasatu

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...