Komisioner KPUD Nias Selatan Jadi Tersangka Terkait Pemilu 2019

Komisioner KPUD Nias Selatan Jadi Tersangka Terkait Pemilu 2019 | Doc. KPU Nisel


Beritacas.com - Lima (5) komisioner KPUD Nias Selatan (Nisel) berinisial ED, MH, RD, EMD dan YGL bersama Kepala Sekretariat ST dan bagian umum YG serta Wakil Ketua DPRD berinisial YD ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Pemilu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Penyidikan Gakumdu AKP Edi Sukamto kepada SIB, Selasa (21/5).

Menurutnya, 5 komisioner KPUD Nisel bersama kepala sekretariat dan bagian umum diduga sengaja menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April lalu. Terbukti logistik Pemilu tidak terdistribusikan di sejumlah kecamatan meski sebelum tanggal 17 April sudah 3 kali Bawaslu melayangkan surat desakan kepada KPUD.

Sesuai hasil penyelidikan, penyidikan, keterangan para saksi dan ahli pidana serta bukti yang kuat maka ED, MH, RD, EMD, YGL, ST dan YG disangkakan dengan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 517 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 24 juta dan juga pasal 510 dengan ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp60 juta, tegas Edi.

Sementara, kata dia, Wakil Ketua DPRD Nisel YD juga disangkakan dengan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 516 tentang coblos dua kali dengan ancaman 18 bulan penjara dan denda 18 juta. Hal itu akibat tersangka melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda.

Selama penyidikan, para tersangka tidak kooperatif pada pemeriksaan tahap penyidikan tanpa alasan yang sah meski telah dilakukan pemanggilan secara sah. Maka dari itu ED, MH, RD, EMD, YGL, ST, YG dan YD direncanakan akan dimasukkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pungkasnya.

Ketua Bawaslu Nisel Pilipus F Sarumaha mengatakan, akibat logistik Pemilu 2019 tidak semua didistribusikan oleh KPUD Nisel maka pemungutan suara sejumlah kecamatan di wilayah Nisel pada tanggal 17 April lalu gagal. "Sehingga sejumlah masyarakat keberatan dan langsung menyampaikan laporan di Bawaslu. Kemudian tanggal 18 April 2019 laporan tersebut teregister dan langsung dilakukan pengkajian," katanya.

Sumber: Harian SIB

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...