Banyak Temuan BPK, Tapi DKI Jakarta Tetap Raih WTP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan | Istimewa


Beritacas.com - Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan DKI tahun 2018, ada juga sejumlah catatan masalah yang diberikan.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan, temuan BPK tersebut antara lain soal belum selesainya pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap.

"Masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap," kata Bahrullah di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Selain itu, terdapat aset fasilitas sosial dan umum (fasos fasum) berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI, tetapi masih dimanfaatkan pengembang. Kemudian, ada juga bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan pengembang, tetapi belum diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Serta adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan penerima bantuan,” ujarnya.

BPK juga mengungkapkan temuan antara lain penyusunan anggaran pembangunan pada dua RSUD kurang memadai yang mengakibatkan jumlah pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan melebihi kebutuhan. Kemudian masih terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum atau kurang dikenakan denda keterlambatan pada beberapa SKPD.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Baca juga: Pemprov Sumbar Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

“BPK berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” kata Bahrullah.

Atas temuan ini, Inspektur DKI Jakarta Michael Rolandi mengakui pihaknya kesulitan menelusuri aset DKI sejak pertama pemerintahan provinsi terbentuk.

Kompas.com

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...