OTT PN Bengkulu, KPK Tetapkan Hakim dan Panitera Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Istimewa


Beritacas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait putusan perkara korupsi Kegiatan Rutin di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun anggaran 2013, dengan terdakwa Wilson SE.

Penetapan itu setelah pihak lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu dan Bogor.

Adapun yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana (DSU), Panitera Pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan (HKU), dan seorang pegawai negeri sipil (PNS) keluarga dari terdakwa Wilson bernama Syuhadutal Islamy.

Dewi dan Hendra diduga menerima suap dengan kesepakatan Rp 125 Juta dari Syuhadatul agar Pengadilan Tipikor Bengkulu meringankan hukuman terhadap Wilson yang merupakan Plt Kepala BPKAD Pemkot Bengkulu.

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto menyaksikan penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT Hakim Tipikor Bengkulu.
Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto menyaksikan penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT Hakim Tipikor Bengkulu. (Dery Ridwansyah/ Jawa Pos)

Dia telah divonis Pengadilan Tipikor Bengkulu dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara oleh pengadilan pada 14 Agustus 2017. "Dimana dakwaan primer tidak terbutki dan subsidernya terbukti," sebut Basaria.

Atas dasar itu, Dewi dan Hendra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Syuhadatul yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 6 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [jawapos.com]

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...