Ada Kesalahan Pengelolaan Keuangan Daerah Nias Selatan Sebesar Rp. 757,5 Miliar

Ada Kesalahan Pengelolaan Keuangan Daerah Nias Selatan Sebesar Rp. 757,5 Miliar | Istimewa


Beritacas.com - Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Adapun temuan yang dikemukakan oleh BPKP SU adalah adanya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tahun anggaran 2016. Dalam pelaksanaannya, SP2D dikeluarkan  terlebih dahulu daripada Surat Persediaan Dana (SPD) sebagai salah persyaratan keluarnya SP2D. Sehingga akibat kesalahan ini mengakibatkan adanya kesalahan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 757,5 Miliar.

Temuan BPKP SU ini tertuang dalam LHP dengan nomor 66/ LHP/XVIII/.MDN/07/2017.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 197 ayat 1 menjelaskan, pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD.

Sementara berdasarkan LHP BPKP, diketahui pencairan SP2D di BPKAD Nisel periode Januari sampai September 2016 tanpa melalui SPD. SPD diterbitkan hanya periode Oktober sampai Desember 2016.

Menurut BPKPSU, Pemkab Nisel tidak dapat menerapkan manajemen kas secara optimal sehingga timbul risiko penyalahgunaan keuangan daerah.

Kepala BP2KAD Monasduk Duha, Selasa (5/9) membenarkan SP2D tidak bisa dicairkan tanpa SPD.

"Jika belum dibuat SPD tidak bisa dicairkan SP2D," kata Monas, seperti dikutip dari hariansib.co, Kamis (7/9/2017).

Sementara penerbitan SP2D mulai Januari sampai September 2016 tanpa diawali SPD, kata Monasduk, merupakan tanggung jawab pejabat lama.

"Saya menjabat Kepala BP2KAD akhir tahun. Terkait pencairan SP2D tanpa mekanisme SPD tersebut, saya tidak tahu karena bukan saya yang menjabat saat itu," ujar Monas.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...