Ingat….. Anggota DPR/DPRD Tidak Bisa Jadi Pengurus Komite Sekolah



Beritacas.com - Sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang mengatur tentang Komite Sekolah, anggota dewan tidak diizinkan duduk sebagai pengurus komite.

Berdasarkan Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, seorang kepala sekolah, pejabat dan anggota dewan memang dilarang menduduki kepengurusan komite sekolah. Kalau ada pejabat atau anggota legislatif yang menjadi komite agar mundur.

Namun pada kenyataannya, banyak anggota dewan yang menjadi pengurus komite bahkan duduk sebagai ketua komite sekolah.

Seperti kejadian di Kabupaten Badung, dimana orang tua murid protes karena banyaknya anggota DPRD yang menjadi pengurus komite sekolah. Mereka meminta penjelasan tentang keterlibatan anggota dewan menjadi pengurus komite.

Salah satu orang tua murid, Jumat (11/8) kemarin menyoroti hal itu. “Kok sekolah di Badung banyak pengurus komite dari anggota dewan? Padahal sesuai Permendikbud itu kan dilarang," ungkap orang tua murid yang namanya enggan dipublikasikan.

Pun kata dia, ada juga pengurus komite yang ternyata anaknya tidak mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

Berkenaan dengan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, Ketut Widia Astika mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan para kepala sekolah di Badung agar mengevaluasi susunan kepengurusan komitenya. Ia juga minta dalam pembentukan komite agar mengacu pada aturan terbaru. Pihaknya memberikan kesempatan sampai Desember 2017 mendatang  ini untuk melakukan revisi. "Kami beri waktu sampai Desember untuk menyesuaikan ini," ujarnya.

"Kami harap semua belajar menghormati aturan ini," pintanya.

Apa sanksi kalau masih ada anggota dewan jadi pengurus komite?  Ditanya begitu, Widia Astika menjelaskan, dalam Permendikbud tidak diatur sanksi. Namun, aturan itu tetap harus dihormati dan dilaksanakan. "Sanksi memang tidak dicantumkan,  tapi itu  melanggar. Makanya kita beri waktu menyesuaikan itu semua," tegasnya.

Sejalan dengan Widia Astika, Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, I Nyoman Sentana yang tak menampik ada sejumlah anggota DPRD Badung menduduki kepengurus komite di sejumlah sekolah di Badung. Dengan demikian, ia pun menyarankan agar rekan-rekannya yang duduk di kepengurusan komite agar segera mundur.

"Permendikbud sudah melarang mestinya mereka mundur. Jangan melawan aturan. Sebab, komite itu kan perwakilan orang tua murid aktif, bukan perwakilan anggota dewan. Kalau dewan kan sudah punya Komisi IV yang membidangi pendidikan," ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV ini juga mengusulkan agar kepengurusan komite sekolah dibuatkan payung hukum berupa Perda. Sehingga apa yang menjadi ketentuan Permendikbud  bisa dijabarkan lebih lanjut lewat perda.

"Kami akan usulkan bentuk Perda. Tapi, sebelum ada perda, alangkah bijaknya kalau rekan-rekan saya  di DPRD Badung yang duduk jadi komite lebih dulu mundur," tegasnya.

Di samping itu, Sentana juga meminta Disdikpora melalui masing-masing sekolah selektif dalam membentuk pengurus komite. Jangan sampai orang-orang yang tidak dibolehkan justru kecimpung dikepengurusan itu.

"Mestinya Disdik membuat semacam surat edaran ke masing-masing sekolah terkait isi Permendikbud itu. Sehingga masalah-masalah seperti ini tidak terjadi," tandas politisi Gerindra tersebut.


Bagaiaman dengan wilayah anda?

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...