Hasil Temuan Penelitian Wanita Cantik Ini Bela Ahok Terkait Kasus Penodaan Agama

Istimewa



Beritacas.com - Kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama, menggambarkan keberadaan hukum penodaan agama bisa digunakan untuk menjustifikasi intoleransi dan ujaran kebencian.

Hal itu dikatakan Peneliti Fletcher Scool of Law and Diplomacy USA, Alison DiMase.

"Hukum penodaan agama tidak kompatibel dengan masyarakat demokrasi seperti di Indonesia. Ini melukai pluralisme keberagamaan di negara ini," ujar Alison dalam Konferensi Pers yang digelar di Kantor SETARA Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/8).

Menurutnya, Ahok telah menjadi korban Hukum Penodaan Agama dan mengakibatkan berkembangnya ekstrimisme serta identitas politik religius.

Dia mengungkapkan, setidaknya ada 5 negara di dunia yang masih menggunakan hukum penodaan agama. Mereka adalah Indonesia, Jerman, Mesir, Pakistan dan Nigeria.

Padahal, kata dia, hukum penodaan agama itu ilegal dalam hukum internasional.

"Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang tak boleh dilarang oleh pemerintah dalam situasi apapun," tegasnya.

Diungkapkan, biasanya hukum penodaan agama diluar batasan yang ada. Hal itu digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Dan hal ini berimplikasi pada kebebasan beragama dan hak kaum minoritas, kebebasan berekspresi dan rule of law.

"Biasanya hukum penodaan agama diimplementasikan hanya untuk melindungi agama mayoritas. Dan tidak proporsional kepada agama minoritas. Juga, memberi keleluasaan bagi kelompok garis keras untuk melakukan aksi intoleran terhadap kelompok minoritas," tandasnya.






jawapos.com

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...