Ini Dia Bocoran Soal CPNS 2017

Ilustrasi Soal CPNS 2017 | Istimewa

Beritacas.com - Pemerintah resmi mengumumkan penerimaan CPNS Tahun 2017 di dua lembaga, yakni Kementerian Hukum dan HAM RI dan Mahkamah Agung. Menurut MenPANRB, Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk  Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Jika anda mau mencoba mengikuti CPNS Tahun 2017, beritacas.com memberikan bocoran soal kisi-kisi CPNS 2017.


Kisi-kisi Soal CPNS 2017 Tes Wawasan Kebangsaan

Hakikat Ideologi dan pengertian ideologi menurut beberapa ahli
  • Istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Destuct de Tracy, seorang filsuf Perancis.
  • Ideologi memiliki derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
  • Fungsi Ideologi
  • Struktur kognitif,
  • Memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi masyarakat
  • Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong masyarakat untuk mencapai tujuan
  • Pendidikan bagi masyarakat
  • Kekuatan Ideologi
  • Dimensi realita
  • Dimensi Idealisme
  • Dimensi fleksibilitas
  • Makna Ideologi
  • Sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
  • Mewujudkan satu asas kerohanian pandangan dunia dan pandangan hidup
  • Jenis-jenis Ideologi
  • Liberalisme,
  • Marxisme – Komunisme
  • Sosialisme
  • Nasionalisme
  • Fundamentalisme


Hakikat Pancasila sebagai Ideologi terbuka
  1. Pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya
  2. Nilai-nilai dasar Pancasila mampu dikembangkan sesuai tuntutan perkembangan zaman
  3. Pancasila mampu memberikan orientasi ke depan dan terbuka dalam segala aspek kehidupan.
  4. Nilai dasar Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya dan masyarakat Indonesia sesuai UUD 1945.
  5. Nilai instrumen Pancasila merupakan wujud pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
  6. Nilai praktis Pancasila yaitu kerukunan, gotongroyong, saling menghormati, dal lain-lain.
  7. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
  8. Sebagai satu kesatuan yang utuh, Pancasila dikatakan sebagai ”das sollen” dan menjiwai UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai “das sein”.


Kisi kisi Soal CPNS 2015 untuk bidang Pancasila

Pengertian Pancasila
  • Secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta
  • Istilah Pancasila ditulis dalam buku Sutasoma oleh Mpu Tantular dan dalam kitab Negarakertagama oleh Mpu Prapanca.
  • Rumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
  • Dalam alinea ke 4 UUD 1945 terdapat tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD, dan dasar negara.
  • Dasar negara Indonesia adalah Pancasila
  • Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
  • Sila I: mengandung arti bahwa adanya pengakuan dari bangsa Indonesia terhadap Tuhan YME.
  • Sila II: mengandung arti bahwa adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai harkat dan martabatnya.
  • Sila III: mengandung arti adanya membina rasa persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia.
  • Sila IV: mengandung pengertian bahwa adanya paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat.
  • Sila V: mengandung arti bahwa tujuan negara adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur lahir maupun batin.


Asas pembangunan nasional berdasarkan Pancasila yaitu:
  • Asas demokrasi
  • Asas perikemanusiaan dan keseimbangan
  • Asas usaha bersama dan kekeluargaan
  • Asas adil dan merata
  • Asas manfaat
  • Asas kepercayaan pada diri sendiri
  • Asas kesadaran hukum


  • Pancasila sebagai Paradigma nasional meliputi segala aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama, hukum, serta hankam.
  • Pancasila memiliki sifat terbuka, fleksibel, dan tidak kaku (luwes) sehingga dapat diterapkan sepanjang zaman.
  • Pancasila menjadi sumber inspirasi, penggerak, serta pendorong pembangunan nasional.
  • Dasar negara adalah fundamen yang kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah (cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan suatu bangsa) yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
  • Pada hakikatnya dasar negara merupakan falsafah negara.
  • Falsafah negara berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.
  • falsafah negara atau dasar negara menjadi sikap hidup, pandangan hidup bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
  • Dasar negara merupakan grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fundamental negara).
  • Awal kelahiran Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada akhir pendudukan Jepang di Indonesia (tahun 1942)
  • ”Lahirnya istilah Pancasila” dibacakan pada pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945
  • Perumusan terakhir Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945
  • Penetapan dan pengesahan UUD 1945 dibicarakan pada Sidang PPKI
  • Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam konstitusi negara (UUD 1945)


Asal mula Pancasila sebagai ideologi dibedakan menjadi dua, yaitu:
Asal mula langsung:
- Asal mula bahan (kausa materialis)
- Asal mula bentuk (kausa formalis)
- Asal mula karya (kausa effisiens)
- Asal mula tujuan (kausa finalis)

Asal mula tidak langsung dinyatakan bahwa Pancasila berasal sebelum Proklamasi Kemerdekaan.

Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/ MPR/ 2000 merupakan ”sumber hukum dasar nasional”

Pancasila berfungsi sebagai sumber semangat bagi UUD Negara RI Tahun 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan.

Kisi kisi Soal CPNS 2017 untuk bidang Konstitusi & NKRI

  • Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer yang berarti membentuk.
  • konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara.
  • Keterkaitan atau hubungan antara dasar negara dengan konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945) terdapat dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
  • nilai yang terkandung dalam sebuah konstitusi
  • Nilai Normatif
  • Nilai Nominal
  • Nilai Semantik
  • Konstitusi negara Indonesia adalah konstitusi tertulis
  • Konstitusi RIS 1949 disahkan melalui Keputusan Presiden pada tanggal 31 Januari 1950 No. 48 (LN. 50-3) dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 1950.
  • Tanggal 19 Mei 1950 terbentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
  • Tanggal 15 Agustus 1950 terbentuklah undang-undang dasar baru menggantikan UUD RIS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
  • Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi awal kembalinya bentuk NKRI dan berlakunya UUD 1945 pasca negara RIS.
  • Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 berarti perubahan atau mengubah (to amend) UUD Negara RI Tahun 1945.
  • Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 37 yang diberi wewenang untuk melakukan amandemen adalah MPR.
  • Untuk mengubah UUD harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  • Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
  • Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis
  • Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
  • Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
  • Perubahan Pertama UUD Negara RI dilakukan tahun 1945 tanggal 19 Oktober 1999
  • Perubahan Kedua UUD Negara RI dilakukan tahun 1945 tanggal 18 Agustus 2000
  • Perubahan Ketiga UUD Negara RI dilakukan tahun 1945 tanggal 9 November 2001
  • Perubahan Keempat UUD Negara RI dilakukan tahun 1945 tanggal 10 Agustus 2002
  • Menurut Tap. MPR No. III/2000, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
  • Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terdiri atas embukaan, batang tubuh, dan penjelasan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
  • Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea
  • batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 20 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
  • Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945 juga merupakan sumber dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia.
  • Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak boleh diubah oleh siapa pun
  • Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memuat 4 alinea, dan mengandung empat pokok pikiran
  • Pembukaan UUD 1945 tidak akan pernah diubah, dengan alasan:
  • Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945
  • Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung staatsidee (cita negara), berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan
  • Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang Terperinci
  • Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan Tertib Hukum Tertinggi di Negara Indonesia
  • Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Pancasila sebagai paradigma
 Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik
 Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi
 Pancasila sebagai paradigma pembangunan social budaya
 Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan.

Kisi-kisi Soal CPNS 2017 untuk bidang Pemerintahan.

Hakikat Pemerintahan
  • Pemerintahan dalam arti luas, adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
  • Pemerintahan dalam arti sempit, adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif saja, dalam hal ini adalah presiden, raja, atau perdana mentri saja.


Istilah pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing government (Inggris), gouvernement (Prancis).

Istilah negara dalam bahasa asing seperti de staat (Belanda), state (Inggris), dan Le’etat (Prancis).

Pengertian negara menurut beberapa ahli
  • Unsur-unsur negara, yaitu rakyat, wilayah (daratan, lautan, udara, wilayah ekstrateritorial), pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari Negara lain.
  • Wilayah teritorial yaitu Wilayah laut suatu Negara
  • Konsepsi tentang Laut yaitu:
  • Res Nullius, menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya sehingga dapat diambil/dimiliki oleh setiap negara.
  • Res Communis, menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil/dimiliki oleh setiap negara.


Pemerintah sebagai badan eksekutif meliputi presiden bersama menteri-menteri/kabinet.

Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain.

Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu :
pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada,
pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum.

Tujuan negara akan dipengaruhi oleh tata nilai sosial sesuai budaya, kondisi geografis, sejarah, dan politik.

Teori mengenai tujuan negara:
Teori Kekuasaan Negara  negara berusaha mengumpulkan kekuatan yang besar, menyiapkan militer yang kuat, disiplin, dan loyal untuk menghadapi bahaya, tanpa mempedulikan keselamatan dan kemakmuran.

Teori Jaminan Hak dan Kebebasan  bertujuan mempertahankan hukum agar hak dan kebebasan rakyat terpenuhi.

Teori Perdamaian Dunia  tujuan negara adalah untuk mencapai perdamaian.
Teori Negara Kesejahteraan  menyejahterakan rakyat.

Fungsi negara adalah:
  • melaksanakan ketertiban untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat;
  • mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  • mengusahakan pertahanan untuk mencegah bahaya dari luar;
  • menegakkan keadilan yang dilakukan melalui badan peradilan.
  • Tugas dan fungsi negara secara umum adalah:
  • Tugas esensial, yaitu tugas untuk mempertahankan negara, seperti memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman, serta melindungi warganya, dan mempertahankan kemerdekaan.
  • Tugas fakultatif, yaitu tugas untuk dapat menyejahterakan, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi.
  • Terjadinya Negara dibedakan menjadi dua, yaitu proses primer dan sekunder.

Teori terjadinya negara adalah
  • Teori Ketuhanan
  • Teori Perjanjian
  • Teori Kekuasaan
  • Teori Kedaulatan
  • Teori Hukum Alam


Bentuk Kenegaraan misalnya adalah:
  • Koloni, adalah suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain
  • Trustee (Perwalian),
  • Dominion, adalah bentuk negara yang hanya terdapat dalam sejarah ketatanegaraan Inggris.
  • uni, adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang dikepalai oleh seorang raja atau kepala negara.
  • protektorat, adalah suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat.

Mandat ,
  • Perang Dunia II memberikan akibat munculnya negara-negara baru yang disebut negara mandate.
  • Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kebangsaan (nation state) yang modern.
  • Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bentuk-bentuk pemerintahan
  • Monarkhi, pemerintahan dipegang oleh penguasa monarkhi.
  • Tirani
  • Aristokrasi
  • Oligarki
  • Demokrasi


Jenis-jenis sistem pemerintahan:
Sistem pemerintahan presidensial, pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden.
Sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan merupakan momen penting bagi berdirinya negara Indonesia.

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kebangsaan (nation state) yang modern.

Secara teoritis, terjadinya negara Indonesia melalui proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan sesuai dengan keempat alinea dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Secara empiris, terjadinya negara Indonesia melalui proses perjuangan atau revolusi, yaitu perjuangan melawan penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Tujuan negara Indonesia dijabarkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945:
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi Negara Indonesia ada beberapa diantaranya adalah melaksnakan fungsi pemerintahan, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban, fungsi keadilan, dan fungsi kemakmuran.

Fungsi Negara menurut beberapa ahli (John Locke, Montesqeiu, Van Vollen Hoven, Charles E. Merriam, dan Mirriam Budiardjo).

Menurut UUDS 1950, sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presiden, dewan mentri, Kabinet, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem pemerintahan di Indonesia 1959-1966 (masa orde lama) adalah demokrasi terpimpin.

Sistem pemerintahan di Indonesia 1966-1998 (masa orde baru) adalah presidensial dengan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Sistem pemerintahan di Indonesia 1998-saat ini (masa reformasi) adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensial.

UU No. 9 Tahun 2004 mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Sistem hukum Indonesia bersifat hierarki dengan UUD 1945 sebagai hukum negara tertinggi.

Jenis dan tata urutan perundangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 2004

Pengertian korupsi dapat kita lihat dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara kepentingan pribadi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan pengadilan.

Pengadilan menurut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Kisi-kisi Soal CPNS 2017 untuk bidang Hukum.
  • Hukum nasional yang merupakan warisan zaman kolonial adalah
  • kitab undang-undang hukum pidana (KUHP),
  • kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), dan
  • kitab undang-undang hukum dagang (KUHD).
  • Konsep negara hukum Indonesia telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah negara hukum.
  • Traktat adalah perjanjian yang dibuat antarnegara
  • Traktat bilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh 2 negara.
  • Traktat multilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara atau banyak negara.
  • Sistem hukum di Indonesia
  • Hakikat hukum dan pengertian hukum menurut para ahli
  • Hukum memiliki beberapa unsur :
  • Peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.
  • Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.
  • Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.
  • Sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat tegas.


Hukum memiliki ciri, yaitu berisi perintah atau larangan yang harus ditaati, dan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi.

Fungsi dasar hukum:
Melindungi masyarakat dari ancaman bahaya (fungsi perlindungan);
menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia (fungsi keadilan);
digunakan untuk arah dan acuan, tujuan, serta pelaksanaan pembangunan (fungsi pembangunan).

Setiap sistem hukum memiliki asas. Dalam tata hukum Indonesia dikenal adanya dua asas, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.
Asas hukum umum adalah asas yang berlaku untuk semua tata hukum atau keseluruhan bidang hukum. Contoh:
  • asas lex posteriori derogat legi priori;
  • asas lex speciali derogat legi generali;
  • asas lex superior derogat legi inferior;
  • asas restitio in integrum;
  • asas bahwa setiap orang dianggap tahu undang undang.


Asas hukum khusus adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Contoh:
  • Hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah, asas nebis in idem, asas legalitas.
  • Hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, abus de droit, asas konsensualisme.


Klasifikasi hukum
Hukum menurut wujud/bentuknya adalah:
Hukum tertulis  hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Contoh: KUHP
Hukum tidak tertulis  hukum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat, serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. Contoh: hukum adat.

Hukum menurut ruang/wilayah berlakunya adalah:
Hukum lokal. Misalnya, hukum adat Jawa, hukum adat Batak
Hukum nasional. Misalnya, hukum negara Indonesia, hukum negara Malaysia
Hukum internasional. Misalnya, hukum dagang internasional, hukum perang

Hukum menurut waktu berlakunya adalah:
Ius constitutum atau hukum positif, contoh: UUD Negara RI Tahun 1945.
Ius constituendum, contoh RUU.
Hukum antarwaktu

Hukum berdasarkan pribadi yang diatur adalah:
Hukum satu golongan, misalnya golongan pribumi, golongan Eropa
Hukum semua golongan, misalnya hukum nasional Indonesia.
Hukum antargolongan, misalnya hukum pidana, hukum acara.
Silakan download soal tes cpns


Hukum menurut isinya adalah:
Hukum publik (hukum negara),antara lain: Hukum tata negara,Hukum administrasi negara, Hukum pidana, Hukum acara.
Hukum private/perdata, contoh: Hukum Keluarga, Hukum Waris, dll.

Hukum menurut tugas dan fungsinya (cara mempertahankannya) adalah:
Hukum Material, misalnya, hukum pidana dan hukum perdata.
Hukum Formal, misalnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu).
Peraturan Pemerintah (PP).
Peraturan Presiden (perpres).
Peraturan Daerah (perda).

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia

  • Pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
  • Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa lingkungan peradilan umum ini meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
  • Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.
  • Peradilan militer dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  • Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tanggal 27 Desember 2002 berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permberantasan korupsi, antara lain:
  • UU No. 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi.
  • UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
  • UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
  • UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
  • Peraturan Pemeritah No. 63 tahun 2005 tentang sistem manejemen sumber daya manusia KPK.



Dari berbagai sumber

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...