Dukung Pemerintah, Warga Papua Tuntut PT. Freeport Tunduk Pada Pemerintah RI

Suasana Unjuk Rasa Warga Papua | Istimewa

Beritacas.com - Ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR Papua, Jalan Samratulagi dan Kantor Gubernur Papua, Jalan Sio Siu, Jayapura, Senin (13/3/2017).

Para pengunjuk rasa ini menuntut PT. Freeport Indonesia untuk tunduk pada peraturan pemerintah RI.

Amir Mahmud Madubun, koordinator aksi, dalam orasinya mendesak PT. Freeport Indonesia untuk segera mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di NKRI.

"Kami mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di NKRI khususnya UU nomor 4 tahun 2009 dan PP nomor 1 tahun 2017 dengan tujuan Freeport harus melaksanakan IUPK dan tidak paksakan kontrak karya," kata Amir, yang juga ketua GP Ansor Papua dan Papua Barat.

Amir didampingi Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Provinsi Papua Kundrat Tukayo, wakil masyarakat adat Ondofolo Putali Oktovianus Monim dan sejumlah organisasi pemuda.

"Pada 10 Februari 2017, pemerintah lewat Kementerian ESDM telah memberikan izin rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia melalui SK IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017. Niat baik pemerintah Indonesia jangan disalahgunakan oleh Freeport dengan memaksakan diri untuk memperpanjang kontrak karya, karena itu merugikan negara khususnya masyarakat Papua,"  jelas Amir.

Dalam orasinya, Amir menyampaikan 9 tuntutan warga Papua, yaitu:

1. Mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk segera mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya UU No.4 tahun 2009 dan PP no 1 tahun 2017, dengan tujuan agar PT. Freeport Indonesia harus menjadi IUPK dan tidak memaksakan keinginannya untuk terus memperpanjang kontrak karya.

2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 , Kementerian ESDM telah memberikan ijin rekomendasi eksport kepada FT.Freeport Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017. Niat baik pemerintah Indonesia jangan disalahgunakan PTFI dengan memaksa diri untuk terus memperpanjang kontrak karya, karena hal itu tentu merugikan Negara dan masyarakat Papua.

3. Kami mendesak PTFI untuk segera membangun smelter di kabupaten Mimika dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua.

4. Kami menuntut PTFI untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan Pajak Jakarta, yang meminta PTFI membayar pajak air permukaan sebesar Rp 3,5 Triliun kepada pemerintah provinsi Papua.

5. Bahwa PTFI selama 50 tahun telah mengeruk kekayaan Bumi Papua, namun masyarakat Papua yakni 7 suku masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, oleh karena itu mendesak PTFI harus memberikan perhatian yang lebih kepada 7 suku yang ada di Kabupaten Mimika sebagai pemilik hak ulayat.

6. Bahwa PTFI telah membanjiri kabupaten Mimika dengan limbah tailing menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat parah, oleh karena itu warga mendesak PTFI untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya menyangkut kelestarian Lingkungan.

7. Kami mendesak PTFI untuk tidak sewenang-wenang mengabaikan serta merumahkan para karyawan yang merupakan warga Negara Indonesia dan lebih khusus masyarakat Papua.

8. Kami dengan tegas menyatakan mendukung pemerintah Indoensia melalui PP No. 1 tahun 2017, PTFI dengan status IUPK dan PTFI harus melakukan Divestasi Saham sebesar 51 persen.

9. Kami menuntut PTFI segera memenuhi segala kewajiban operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah NKRI.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...