Terkait Status Ahok, Mendagri: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo | Istimewa

Beritacas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta kepada semua pihak untuk tidak menyalahkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait polemik status pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini diutarakannya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Rabu (22/2/2017).

Menurut Tjahjo, keputusan dia tidak memberhentikan sementara Ahok demi memenuhi rasa keadilan. Ahok didakwa dengan dua pasal, yaitu Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara dan Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

"Kaitan masalah gubernur ini, dakwaan jaksa itu alternatif, coba dicek 5 dan 4. Kalau saya putuskan diberhentikan kepada Presiden, tahu-tahu tuntutan jaksa jadi 4 tahun, habis saya," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan dia masih menunggu putusan di pengadilan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan. Dia meminta tak ada pihak yang menyalahkan Presiden Jokowi soal penonaktifan Ahok setelah berstatus terdakwa.

Kalaupun ada yang demo dan turun jabatan, dia meminta itu dialamatkan kepadanya, bukan kepada Presiden Jokowi. "Saya konsisten bagaimana nantinya menunggu tahapan di pengadilan. Jangan salahkan Pak Jokowi. Kalau mau demo, demolah saya. Kalau mau minta turun, turunkan saya, saya hanya membela komandan saya," tegas Tjahjo.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...