CPNS - 2017

Jawaban Cerdas Mantan Direktur WALHI Bungkam ANIES Terkait Reklamasi Jakarta

Reklamasi Teluk Jakarta | Istimewa

Beritacas.com - Mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Emmy Hafild memberikan tanggapannya mengenai reklamasi Teluk Jakarta yang dipersoalkan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies selalu menyerang Calon Petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Reklamasi Teluk Jakarta bahkan menjadi senjata Anies dalam debat pilkada yang sudah dua kali diadakan.

Lalu bagaimana tanggapan mantan Emmy Safild? Berikut penjelasan cerdas mantan Direktur Greenpeace Shoutheast Asia ini.

Sebagai mantan Direktur WALHI dan Greenpeace Southeast Asia, mengapa saya tidak mempersoalkan reklamasi Teluk Jakarta yg dimulai dimasa Suharto dan diteruskan pelaksanaannya oleh Gubernur Petahana?

Reklamasi ini jadi salah satu point yg digunakan Cagub DKI No.3 melawan Gubernur petahana.

Jawaban saya:

1. Teluk Jakarta adalah suatu ekosistem yang sudah rusak, sudah dalam tahap tidak dapat balik. Untuk memperbaikinya ke keadaan semula memerlukan biaya yang sangat besar dan hampir mustahil.

2. Sebab-sebab kerusakan:

2.1 endapan yg dibawa 13 sungai yg bermuara di sana, dalam jumlah ber ton-ton per hari selama puluhan tahun telah menutupi dasar laut Teluk Jakarta, sehingga penuh lumpur puluhan meter tingginya.

2.2 pencemaran yg terjadi selama puluhan tahun oleh industri di sepanjang 13 sungai tsb telah menyebabkan terjadinya pencemaran logam berat di berbagai titik sepanjang pantura Jakarta. ( BLH DKI). Untuk menormalisasinya, memerlukan biaya yang sangat besar.

2.3 penurunan muka tanah yg terjadi setiap tahun rata-rata 7,5 cm pertahun, di beberapa titik sampai 17 cm per tahun, akibat penyedotan air tanah berlebihan, telah menyebabkan daratan Pantura berada di bawa muka air. Banjir rob terjadi setiap bulan purnama, tanggul pun tidak akan mampu mencegah rob karena tanggulnya juga ikut turun.

2.4 reklamasi yang telah dilakukan di beberapa bagian Pantura seperti di PIK, Pantai Mutiara dsb, terhadap rawa-rawa yang seharusnya penyerap air banjir, itu telah merusak kemampuan ekosistem setempat untuk menyerap air.

3. Pantura Jakarta sudah tidak layak huni. Pilihan bagi Pantura adalah: di tinggalkan (abandoned) atau di lakukan adaptasi dengan membuat ekosistem baru.

4. Mengevakuasi Pantura berarti mengevakuasi ratusan ribu orang yang tinggal di sepanjang pantai Pantura. Dan ini hampir mustahil dan memerlukan biaya yang sangat besar.

5. Pilihan terakhir adalah adaptasi dengan membuat ekosistem baru sehingga layak dihuni. Hampir tidak ada habitat asli atau ekosistem yang dapat diselamatkan di Pantura Jakarta.

Solusi yang dibuat NCICD yg dibuat dimasa Presiden SBY dan ditandatangani oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan yang diteruskan dengan tindakan yang lebih menyeluruh oleh gubernur petahana adalah:

1. Menghentikan subsiden (penurunan) muka tanah dengan menghentikan penyedotan air tanah. Gubernur petahana merencanakan sekuat tenaga bahwa pada tahun 2019 seluruh Jakarta akan mendapat air bersih dari PAM. Halangannya adalah negosiasi dengan perusahaan air yg diswastakan sejak Gubernur terdahulu yang masih belum tuntas.

2. Membuat tanggul besar di seluruh Pantura untuk mencegah rob. Ini pun tidak mencukupi, karena tanggulpun ikut turun sesuai dengan muka tanah.

3. Membangun waduk penampung air 13 sungai di luar tanggul untuk mengatur muka air muara sehingga lebih rendah dari permukaan tanah agar air sungai dapat mengalir terus. Pada saat musim hujan dan air berlebih, maka air dikeluarkan ke laut untuk menjaga permukaan air muara tetap berada di bawah permukaan tanah.

4. Waduk ini juga dapat menjadi sumber air tawar untuk warga DKI. Untuk itu, maka fasilitas pengolahan limbah B3 dan pembersihan air dan daur ulang dibangun di dekat waduk. Sehingga air waduk layak untuk dijadikan sumber air PAM.

5. Sistem sanitasi air limbah rumah tangga akan dibangun dan akan tersambung dengan waduk, untuk kemudian didaurulang dan menjadi sumber air bersih. Target Gubernur petahana, tahun 2022 semua air limbah RT di Jakarta akan didaur ulang.

6. Untuk menghentikan subsiden, perlu untuk mengisi kembali air tanah Jakarta, maka akan dibuat jutaan sumur resapan di seluruh Jakarta. Selain itu, kerjasama dengan Pemkab Bogor untuk membangun waduk yang menampung air limpahan dari Bogor yg disambungkan dengan jalur-jalur air tanah yg mengalir Jakarta.

7. Semua kegiatan ini memerlukan biaya yang besar. Untuk itu, maka dibangun perekonomian baru dalam bentuk ekosistem buatan yaitu pulau-pulau buatan untuk membiayai adaptasi ini.

8. Tanah dari pulau-pulau buatan ini milik Pemda DKI , pengembang hanya memiliki HGB. Setiap pengembang menjual tanah, Pemda DKI mendapatkan 5% dari hasil penjualan. Gubernur petahana ingin menaikkan kontribusi tambahan menjadi 15% dan itulah yang menyebabkan kasus suap yg terjadi pada anggota DPR DKI.

9. Selain itu, jika ekonomi terbangun dengan baik, pemda DKI akan mendapatkan tambahan uang dari pajak dan PBB.

10. Untuk meningkatkan hunian nelayan agar layak dan mendekatkan mereka kepada laut yang lebih bersih, maka Pemda akan membangun kampung nelayan baru, di pulau-pulau buatan itu lengkap dengan Tempat Pelelangan Ikan. Ini dapat menjadi pusat wisata baru seperti Fishermen Wharf di Sydney, San Fransisco dan tempat -tempat lain dunia.

Untuk mengadaptasi ekosistem yang sudah rusak dan tidak dapat balik, adaptasi yang direncanakan oleh Gubernur petahana adalah yang paling realistis untuk dikerjakan.

Semua kota besar dipinggir laut melakukan reklamasi, seperti Hongkong, Osaka, Singapura, Dubai, dan Miami dll. Water front areanya menjadi kawasan wisata atau komersil yang dapat dinikmati oleh warga maupun turis dan menjadi pusat ekonomi baru yang menghidupi kota dan warganya.

Kalau rencana NCICD dapat terlaksana, maka Pantura Jakarta akan menjadi kawasan Metropolitan yang indah, bersih, dengan kawasan dan kehidupan nelayan yang moderen dan sejahtera, jauh dari kekumuhan.

Yang ingin saya tambahkan dari rencana ini adalah pembuatan sabuk hijau Teluk Jakarta dengan membuat ekosistem bakau yang baru di sekeliling tanggul, waduk buatan maupun di pulau-pulau buatan dan kampung nelayan, untuk menjadi penahan gelombang ataupun untuk menjadi tempat hidup biota-biota laut yang berguna bagi nelayan.

Selain itu proses rembug warga pemda DKI perlu diperbaiki untuk meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap rencana ini. Beberapa rencana masih dapat disesuaikan dengan keinginan warga yang tulus.


Menghentikan reklamasi berarti menumpuk persoalan yang akan menjadi bom waktu yang akan menyengsarakan ratusan ribu rakyat Jakarta yang hidup di sana. Pilih #gubernurrealistis.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...