Fraksi PPP DPR RI Tolak Hak Angket “AHOK Gate”

Politisi PPP, Asrul Sani | Istimewa
Beritacas.com - Fraksi PPP DPR RI menolak usulan hak angket kepada pemerintah terkait tidak diberhentikannya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya.

Status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama menjadi polemik, sehingga muncul istilah “AHOK GATE”.

"PPP secara fraksi tidak ambil bagian dalam angket 'Ahok-Gate' ini, meski pandangan hukumnya adalah Ahok seharusnya diberhentikan sementara dengan dasar penafsiran sistematis atas Pasal 83 UU Pemda," ungkap Sekjen PPP Arsul Sani seperti dikutip di detik.com, Selasa (14/2/2017).

Menurut Arsul, Komisi II lebih baik memanggil Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam suatu rapat dengar pendapat dan menghadirkan ahli hukum.

"Bagi Fraksi PPP, soal ini lebih tepat disikapi dengan pemanggilan Mendagri oleh Komisi II dalam suatu rapat dengar pendapat, yang juga menghadirkan para ahli hukum," kata Arsul.

"Atau alternatifnya dengan terlebih dahulu menggunakan hak mengajukan pertanyaan yang juga diatur dalam UU MD3," imbuh anggota Komisi III DPR itu.

Sikap Fraksi PPP yang menolak 'Ahok-Gate', menurut Arsul, karena pihaknya telah mendapat informasi soal arahan Presiden Jokowi, yang meminta agar polemik status Ahok itu dibawa ke Mahkamah Agung (MA) terlebih dahulu. Tugas ini diinstruksikan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan jajarannya.

"Posisi Fraksi PPP ini diambil karena PPP diberi tahu bahwa Presiden telah memerintahkan Mendagri untuk minta fatwa kepada MA. Nah langkah mengajukan permintaan fatwa kepada MA itu atas perbedaan tafsir terhadap Pasal 83 ini cukup fair," sebut Arsul.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...