Fraksi PAN dan PKS Setuju Hak Angket AHOK

Beritacas.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS) menyetujui digulirkannya hak angket terhadap penonaktifan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan, perlu ada penjelasan pemerintah terhadap status Ahok yang tidak kunjung dinonaktifkan. Menurutnya, sebagaimana diatur Undang-undang Pemerintah Daerah, Ahok harus nonaktif usai menjalani cuti kampanye Pilkada.

"Dulu pernah Desember Mendagri akan menonaktifkan setelah cuti. Kemudian ini serah terima juga di masa kampanye. Harusnya kalau enggak hari ini, kemarin sertijabnya. Kenapa pas masa kampanye Ahok sudah menjabat sebagai gubernur kembali? Jadi PAN setuju. Kalau ada yang setuju tidak setuju enggak masalah. Publik memang terbelah, ada pro kontra, ada yang setuju ada yg tidak setuju. Jadi mari kita bedah," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/2/2017.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, penggunaan hak angket dewan untuk merespons sekaligus mengkritik pengangkatan kembali Ahok sebagai gubernur.

"Secara resmi menggulirkan hak angket agar pemerintah menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali saudara Ahok, sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran," kata Jazuli.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...