CPNS - 2017

Nur Wahid: Seorang Terdakwa Tidak Pantas Memimpin Suatu Daerah

Basuki Tjahaja Purnama | Istimewa
Beritacas.com - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang juga juru bicara pasangan Anies-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, status Ahok yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama sudah tidak pantas memjadi kepada daerah.

"Untuk memimpin DKI Jakarta, cukup wakilnya saja," ujar Hidayat.

Dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

"Sesuai aturan hukum dan tradisi yang diberlakukan Kemendagri, kepala daerah yang menyandang status terdakwa segera dinonaktifkan. Maka, Mendagri jangan menunda-nunda lagi untuk menonaktifkan Ahok," kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (13/12).

Aturan itu juga berlaku bagi kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dijelaskan selanjutnya pada Pasal 83 ayat 2 bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Hidayat yang juga juru bicara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini menilai, SK penonaktifan Ahok penting untuk segera diterbitkan sebelum masa kampanye berakhir 11 Februari mendatang.

Hari ini, Ahok menjalani sidang atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...