Kuasa Hukum: Penetapan Ahok Jadi Tersangka Melanggar HAM

Live Sidang Basuki Tjahaja Purnama
Beritacas.com - Kuasa Hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan bahwa penetapan tersangka kliennya dalam kasus dugaan penistaan agama oleh kepolisian tidak sesuai prosedur dan melanggar HAM.

Hal ini disampaikan tim penasihat hukum dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

"Penetapan tersangka dilakukan oleh pihak kepolisian tidak sesuai prosedur karena tidak ada surat perintah penyidikan atau sprindik," ujar salah satu penasihat hukum, yang membacakan nota keberatan secara bergantian.

Menurutnya, mestinya sprindik itu diterbitkan sebelum penyidikan dilakukan. Penetapan Ahok sebagai tersangka juga diduga melanggar peraturan pasal 28 huruf D ayat 1 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 pasal 3.

"Jadi jelas sekali terjadi pelanggaran HAM dan hukum," katanya.

Cepatnya proses pelimpahan berkas pun turut disinggung tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum curiga besarnya tekanan massa membuat pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan secepat mungkin.

"Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini. Apa semata-mata hanya digunakan untuk menghukum Ahok demi memuaskan kepentingan kelompok tertentu," ucapnya.

Bukti video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, lanjutnya, telah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Ahok hanya ingin menyejahterakan warga. Sejumlah sikap Ahok selama ini juga dinilai sama sekali tak menistakan agama.

Mulai dari realisasi umrah bagi para marbot di Jakarta hingga memajukan jam pulang kerja PNS saat bulan ramadan.

"Ironis kalau Ahok harus diadili dengan cara begini. Malah diadili dengan tuduhan penodaan agama oleh orang yang tidak pernah hadir saat pidatonya dan hanya mendengarkan dari yang diedit Buni Yani," tuturnya.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...