Dianggap Makar, Fahri Hamzah Dilaporkan Ke Bareskrim oleh BaraJP

Fahri Hamzah | Istimewa

Beritacas.com - Politikus Partai Keadilan Sosial (PKS), Fahri Hamzah hari ini dilaporkan oleh Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah.

Anggota BaraJP, Birgaldo Sinaga mengatakan bahwa Fahri Hamzah saat mengikuti aksi demonstrasi pada tanggal 4 November 2016 yang lalu menyebutkan ada dua cara untuk menjatuhkan presiden.

Yaitu, pertama lewat parlemen ruangan dan kedua lewat parlemen jalanan.

Pernyataan Fahri Hamzah tersebut dianggap sangat berbahaya bagi pemerintahan. Dan dianggap masuk dalam kategori upaya percobaan penggulingan pemerintahan yang sah.

"Akibatnya, banyak teriakan di sana, yang saat mendengarkan orasi, untuk menyerukan turunkan Presiden Jokowi. Akibatnya, massa yang harusnya bubar pukul 18.00 WIB sesuai UU (justru) tetap bertahan hingga sampai dini hari, bahkan berkeinginan menduduki Gedung DPR," ujar Birgaldo, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

BaraJP saat membuat laporan pengaduan di Bareskrim | Doc. Birgaldo Sinaga

Menurut Birgaldo, sebagai anggota DPR, Fahri seharusnya menunjukkan sikap yang arif, menjaga kesatuan bangsa, dan menjaga nilai-nilai kebinekaan.

"Sayangnya, dia serampangan memutarbalikkan fakta dengan bahasa yang sangat provokatif dengan menuduh Presiden Jokowi melakukan penghinaan terhadap ulama, melakukan tuduhan Presiden Jokowi telah membiarkan penista agama, melindungi penista agama, dan juga telah menuduh Presiden Jokowi seolah-olah Jokowi harus dilengserkan," kata dia.

Selain itu, kata Birgaldo, Fahri juga mencoba memberi jalan kepada demonstran untuk memasuki Gedung DPR.

"BaraJP memandang ini berbahaya sekali," kata dia.

Baca juga:

Fahri Hamzah: Jatuhkan Presiden itu Ada Dua Cara


Bilgaldo mengatakan, pihaknya sudah membawa print out berita dari dua media, yakni Kompas dan CNN sebagai barang bukti.

Selain itu, pihaknya juga membawa rekaman pernyataan yang disampaikan Fahri saat itu.

Terkait pernyataan tersebut, Birgaldo mengatakan, Fahri dianggap melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan untuk Makar.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...