Anies Baswedan Akan Legalkan Tanah Sengketa Jika Terpilih Jadi Gubernur DKI Jakarta



Beritacas.com - Anies Baswedan telah menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Salah satu kontrak politik warga meminta Anies untuk melegalkan tanah yang telah dihuni oleh warga selama 20 tahun. Penandatangani kontrak politik ini dilakukan oleh Anies Baswedan dalam kapasitasnya sebagai Bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017.

Jika menang Pilgub DKI, Anies janji selesaikan tanah bersengketa

Anies mengaku akan melaksanakan kontrak politik itu bila pada Pilgub DKI Jakarta mendatang dirinya menang. Namun Anies menegaskan proses legalisasi tanah itu memiliki catatan yakni berlaku bagi tanah yang tak bermasalah.

"Disitu dibaca lengkap ada catatannya, kecuali tanah yang tidak bermasalah," ucap Anies saat ditemui di Pademangan Barat, Pedemangan, Jakarta Utara, Minggu (2/10).

Anies menuturkan untuk menjadikan warga Jakarta merasa tenang dalam berkarya dan bekerja dengan baik, pemerintah dihadapkan pada dua persoalan. Ada peraturan perundangan-undangan yang perlu ditaati dan fakta kehidupan masyarakat yang juga perlu perhatian.

Kesepakatan bersama warga Tanah Merah, kata Anies, merupakan komitmen gubernur baru untuk menyelesaikan masalah sengketa termasuk melakukan mediasi.

"Jadi sebagian janjinya adalah mediator bila mereka ada kaitannya dengan tanah tanah negara BUMN. Pesan politik tadi intinya semuanya dikomunikasikan, dibicarakan sebagai mediator meskipun bukan tanah milih pemerintah karena kalau sepihak akan merugikan buat banyak orang kasihan," ungkap Anies.

Diberitakan sebelumnya, bakal cagub Anies Baswedan siang ini berdialog dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dalam dialog tersebut Anies disodorkan kontrak.politik dari warga bila dirinya memenangkan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017.

Baca: Diminta Melegalisasi Kampung Yang Dianggap Ilegal, Anies: Jika terpilih insya Allah Akan terlaksana


Dalam kontrak politik itu warga menuntut Anies untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah. Seperti meminta untuk melegalkan kepemilikan tanah bagi warga yang telah menetap selama lebih dari 20 tahun.
merdeka.com

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...