Bupati Hiliarius Duha Sosialisasikan PERDA Nias Selatan Tahun 2016

Menghindari penyalahgunaan kewenangan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pejabat sesuai dengan tupoksi masing-masing, Bagian Hukum Setda Kab. Nisel melaksankan sosialisasi Peraturan Derah (Perda) yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungi pelayanan pemerintahan dengan menghadirkan dua narasumber yakni Kejari Nisel dan Polres Nisel yang dibuka langsung oleh Bupati Nias Selatan Hilarius Duha di aula Kantor Bupati Nias Selatan (21/7)



Foto : Humas Nisel
Kabag Hukum Setda Kab. Nisel Emanuel H. Telaumbanua menjelaskan bahwa target pelaksanaan sosialisasi perda tersebut adalah para Pejabat Esselon II tingkat Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Kepala Lurah agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana yang akan disalurkan pada item-item anggaran tertentu "kita menitik beratkan sosialisasi ini kepada pengelola anggaran secara langsung dengan harapan agar ada kesepahaman dari tinggkat Lurah hingga Kabupaten tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemangku jabatan tersebut" tegas Kabag Hukum.

Foto : Humas Nisel

Pada Sosialisasi tersebut, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha dan Kejari Telukdalam Riyono melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Derah dengan Kejaksaan Negeri yang bertujuan mensinkronkan tugas pokok Kejaksaan dibidang Data dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang memungkinkan adanya kerjasama ketika pemerintah daerah mengalami kendala dalam hal perdata dan tata usaha Negara, maka Pemerintah Derah dapat melakukan koordinasi untuk meminta Advokasi kepada Kejaksaan.



Foto : Humas Nisel

Dalam Pidatonya, Bupati Nias Selatan menyampaikan atensinya kepada pajabat pengguna anggaran untuk menaati prinsip-prinsip penganggaran, menghindari praktek yang benar-benar melanggar atau memanfaatkan peluang (loopholes) dalam mengelola perpajakan dan retribusi daerah, tidak melakukan kecurangan dalam pengadaan barang jasa seperti penyuapan, tidak melakukan permainan curang dalam mengelola hibah dan bansos, mencegah terjadinya praktek perjalanan dinas fiktif dan penggelembungan harga. Antensi Bupati tersebut bertujuan untuk meminimalisir praktek korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.



Foto : Humas Nisel

Saat ini Pemkab Nisel telah menerapkan kebijakan perjalanan dinas secara at-cost untuk mencegah terjadinya perjalanan dinas fiktif dan mencoba menerapkan sistem e-procuremen dan e-katalog untuk mencegah terjadinya tindakan penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang output suatu kegiatan menjadi lebih bermanfaat agar dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak menjadi sia-sia.

niasselatan.go.id


G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...