Yurisman Laia : Program Pembebasan Pendidikan Mempunyai Dasar Hukum yang Salah

Terkait dengan program Pembebasan Pendidikan paling tidak kekeliruan dimulai dari dasar hukum yang salah secara aturan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini untuk menanggapi pro kontra mengenai Pendidikan Gratis di Nias Selatan. Menurut Anggota DPRD Kab. Nias Selatan yang berasal dari Fraksi PKPI ini, negara mengalami kerugian dari kekeliruan ini. Yurisman Laia memberi istilah kekeliruan dasar hukum Pembebasan Pendidikan di Kab. Nias Selatan ini sebagai Penyakit Program Cerdas Dan Berani.

Lebih lanjut, Yurisman Laia, menjabarkan akan kekeliruan dasar hukum pembebasan pendidikan yang telah berjalan pada masa pemerintahan Idealisman Dachi, yaitu:
  1. Perda No 5 tahun 2011 terdapat dua Versi yakni satu yang berlogo Garuda ditanda tangani oleh mantan Bupati Nias selatan tanggal 1 Juli 2011 tidak dilembar daerahkan serta mengatur Poin tentang Pembiayaan Mahasiswa Utusan Daerah yang lulus seleksi dan kuliah pada perguruan tinggi diluar wilayah Kab. Nias selatan sementara versi perda No 5 tahun 2011 berlogo Daerah yang sudah di buat dalam lembaran daerah tanggal 4 Juli 2011 tidak mengatur tentang pembiayaan tentang mahasiswa utusan daerah diluar Kab. Nias selatan tapi hanya yang kuliah pada perguruan tinggi di wilayah kab. Nias selatan.
  2. Terdapat Perbub yang tidak dilembar daerahkan sebagaimana amanah Permendagri No 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
  3. Ditemukan beberapa mahasiswa yang dibiayai oleh Pemda Nias Selatan dibeberapa perguruan tinggi tanpa didasari oleh MOU sebagaimana diamanatkan pada PP No 50 tahun 2007 dan Permendagri No 22 tahun 2009
  4. Ditemukan adanya pelaksanaan kegiatan tidak berbasis anggaran yang tersedia sebagaimana di amanatkan dalam PP 58 tahun 2005 pasal 18, Pasal 54 dan Pasal 61
  5. Tidak ada regulasi yang mengatur tentang kriteria penerima program yang dimaksud. Misalnya yang mengatur bahwa penerima program yang dimaksud salah satunya adalah putra putri Nias selatan yang lulus pada perguruan tinggi negeri, dll
  6. Ditemukan pada data yang diperolah cenderung pelaksanaannya suka-suka hari tanpa regulasi yang berkeadilan,misalnya terdapat mahasiswa yang dibiayai oleh Pemda Nias Selatan di UNIKA 1 orang, 1 orang di UMA Medan, 1 orang di UMSU, 1 orang di Manado
Tulisan kecil ini untuk memperjelas Penyataan Ketua DPRD Sidiadil Harita pada rapat di Aula Kantor Bupati Nia selatan hari selasa tanggal 7 Juni 2016
Saran untuk Pemerintah baru sebelum adanya Rekomendasi Pansus secara Resmi untuk mencari Payung hukum dalam melanjutkan pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Mahasiswa asal Nias selatan yang terdaftar namanya pada penerimaan Program dimaksud diatas.
Saat ini teman teman pansus Beasiswa pemerintah Kabupaten Nias Selatan sedang melakukan Verifikasi data penerima program dimaksud
  1. Apakah proses mendapatkan program dimaksud melalui seleksi atau seperti apa
  2. Apakah seluruhnya putra putri Nias Selatan atau bagaimana
  3. Apakah jumlah sesuai data yang diperoleh dari instansi terkait atau seperti apa
  4. Akan juga meminta klarifikasi kepada BPK terkait tidak ditemukannya kerugian negara pada dasar hukumnya bersalahan.

Dan kepada teman teman pemerhati pendidikan mohon masukan untuk penyelamatan program ini dan penyelamatan pemerintah saat ini..

Ayo jadi solusi bukan polusi.

















YURISMAN LAIA
Anggota DPRD Kab. Nias Selatan



G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...