Ada Baiknya BMUD Nias Selatan Tidak Membiayai Proyek Miliaran

Foto : Asalaaro Daely
Tujuan didirikannya BUMD untuk pendorong perekonomian di daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah melalui deviden yang diberikan. BUMD bukan hanya sebagai profit semata tetapi juga memiliki fungsi substitusi dengan multiplier effect khususnya sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, lebih khusus lagi BUMD juga harus memberikan sentuhan untuk perkembangan UKM dan koperasi. Potensi yang ada di Nisel sekarang sebetulnya memungkinkan BUMD bisa menjadi penggerak ekonomi nisel.Dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi jika arah dan tujuan pendiriannya benar-benar dilakukan dengan orientasi yang jelas dan terarah. Namun peran ini baru bisa dirasakan ketika BUMD dikelola secara benar, profesional. Bukan sebaliknya, menjadi benalu karena hidupnya mengandalkan tambahan setoran modal dari APBD.

Direksi tentu wajib memiliki kompetensi teknis atau keahlian, pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD, pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan.

Harus memiliki kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMD. Pengurus BUMD orang yang profesional, dengan kemampuan yang matang serta networking di dunia bisnis. Pengurus harus bekerja dengan target, dan harus bersedia mundur jika target yang ditetapkan tidak tercapai. Selain itu komisaris memiliki kemampuan memahami masalah-masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

BUMD harus memiliki core business yang jelas dan ini harus tergambar pada Rencana Jangka Panjang (RJP) dan terimplementasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD. Tentu pada saat pendirian BUMD, harus sudah jelas arah dan kebijakan jalannya bisnis BUMD.

BUMD dan juga anak usaha BUMD untuk mendukung bisnis BUMD itu sendiri harus dengan analisa bisnis yang akurat. Rencana strategis BUMD termasuk pendirian anak perusahaan, harus melalui mekanisme pembahasan komisi terkait di DPRD.

Kadang di anggap BUMD bukan sebagai entitas bisnis. Masalah ini sering menjadi kendala berkembangnya BUMD sebagai entitas bisnis. Pembinaan BUMD di daerah juga bisa dikatakan tidak jelas arahnya. BUMD berjalan sendiri karena tidak ada fungsi pembinaan dan pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah.

Ini terjadi karena satker pembina BUMD tidak dibekali dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam melakukan pembinaan BUMD. Sehingga sering dijumpai, aturan main dilanggar oleh pengurus BUMD karena kurangnya pemahaman pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan saya kurang tahu apakah BUMD Nisel melakukan agenda RUPS tahunan yang sifatnya adalah wajib,dan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah ,agar agenda wajib tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu jika ada BUMD yang hingga kini tidak jelas statusnya, apakah masih berjalan atau tidak. Pemerintah sebaiknya dapat mengambil langkah tegas dengan memutuskan status perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Permasalahan BUMD yang ada saat ini setidaknya dapat diminimalisir jika satker yang bertindak sebagai Badan Pembina BUMD menjalankan fungsi pembinaan yang optimal.

Asalaaro Daely



G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...