Nias Selatan, Diantara Pendidikan Gratis dan Birokrasi

Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di pulau Nias. Penduduknya berjumlah 275.422 jiwa (Januari 2005). Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Nias. Status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003 (Wikipedia, 2016).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Nias Selatan khususnya, atau Kepulauan Nias pada umumnya menjadi daerah tertinggal, dimana SDM yang dimiliki sangat-sangat terbatas. Untuk mengejar ketertinggalan dan menghasilkan SDM yang berkualitas, pemerintah Kab. Nias Selatan mencanangkan Pendidikan Gratis seperti yang amanatkan UUD 1945 Pasal 31.

Salah satu kepala daerah yang paling gencar memprogramkan pendidikan gratis adalah Idealisman Dachi, dimana pendidian gratis merupakan program unggulannya sewaktu pemilihan kepala daerah pada tahun 2010 yang lalu. Pendidikan gratis dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai tingkat perguruan tinggi. Sudah banyak putra-putri daerah Nias Selatan yang telah menyelesaikan pendidikannya di berbagai perguruan tinggi.

SASARAN ATAU TARGET PENDIDIKAN GRATIS MASA PEMERINTAHAN IDEALISMAN DACHI ADALAH WARGA NIAS SELATAN YANG TIDAK MAMPU ATAU LEBIH TEPATNYA WARGA MISKIN.

Tapi kenyataannya adalah kebanyakan putra-putri daerah Nias Selatan yang mengambil jurusan kedokteran adalah anak-anak pejabat. Tidak percaya ? Buktikan sendiri di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan untuk angkatan 2012-2016 biaya pemda Nias Selatan, yang baru-baru ini diwisuda.

Pemilukada Serentak 2015, menghasilkan Hilarius Duha dan Sozanolo Nduru sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan periode 2016-2021. Diawal-awal masa kepemimpinan Hilarius Duha terungkap berbagai kasus di Nias Selatan, antara lain:


  1. Banyaknya kutipan liar dan lambatnya proses pelayanan masyarakat berbagai kantor yang berhubungan langsung dengan warga, khususnya Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  2. Anggaran Dana Desa atau bantuan DANA DESA Pemerintah Pusat masih banyak yang belum tersalurkan, termasuk TAHAP I yang belum 100% tersalurkan ke desa-desa.
  3. Banyaknya proyek siluman di Dinas PU, seperti proyek Istana Rakyat atau Ideal Land, Pasar Amerka dimana SD Negeri menjadi korban pada pembangunan ini, Rumah Sakit dan kantor-kantor banyak yang dihibahkan walaupun banyak kantor yang menyewa untuk dijadikan kantor.
  4. Dan yang paling heboh saat ini adalah kondisi keuangan Kab. Nias Selatan yang mengalami defisit sebesar 217 Miliar (angka berdasarkan hasil audit BPK), sedangkan menurut Yurisman Laia (anggota DPRD Nias Selatan) defisit Keuangan Kab. Nias Selatan sebesar 332 Miliar seperti yang dipostkan pada wall facebooknya (https://www.facebook.com/laiayurisman)

Kondisi keuangan daerah Nias Selatan ini mengakibatkan ratusan mahasiswa/i yang dibiayai oleh pemda Nias Selatan diusir dari asrama Universitas Prima Indonesia dengan alasan adanya tunggakan pemerintah Kab. Nias Selatan sebesar 23 Miliar dari tahun 2015.
(http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/92704/Anggota-DPRD-Yurisman-Laia-SH---Diduga-Akibat-Menutupi-Defisit-TA-2014-Rp-132-Miliar.html)


Berikut berbagai analisis ataupun tanggapan masyarakat Nias Selatan mengenai masalah defisit keuangan melalui media sosial.





Khusus utang Pemda Nias Selatan kepada UNPRI, Hilarius Duha mengatakan bahwa tidak mungkin itu dibayar dalam waktu sesingkat-singkatnya karena anggaran tersebut tidak masuk pada APBD tahun 2015 dan APBD 2016. Dengan begitu nasib mahasiswa/i yang diusir dari asrama UNPRI tamat sudah.

Biar lebih seperti asli atau bukan palsu ya, niah aku kasih beberapa link yang berkaitan dengan permasalah di Nias Selatan saat ini.













Masalah birokrasi, kok bisa Dinas Kesehatan mengurus Kependidikan, termasuk pendidikan gratis ? Belum lagi pengurusan KTP, Kartu Keluargan dan Akta Kelahiran yang membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu, mau cepat ? ya you know lah apa yang harus diberikan.......

Mau dibawa kemana Nias Selatan ?

Adakah pemerintah pusat memperhatikan dan mendengar jeritan warga Nias Selatan ini ?


Setidaknya dengan mengirim KPK, itu sudah lebih dari cukup.

G+

APA KOMENTAR ANDA?
BERITA MENARIK
loading...
BERITA TERBARU
    Loading...